Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (DPR RI) Ke Pemerintah Kabupaten Malang
MALANG- Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (DPR RI) Ke Pemerintah Kabupaten Malang, Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Sanusi selaku Bupati Malang dan tamu undangan lainya, di antaranya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kanwil DJBC Jawa Timur II, KPPBC TMC Malang, serta OPD terkait pemangku DBHCHT di Kabupaten Malang. Sementara itu rombongan dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di antaranya Wahyu Sanjaya dari Fraksi Demokrat, Hendrawan Supratikno Fraksi PDIP, Anis Biarwati Fraksi PKS, Muhammad Misbakhun Fraksi GOLKAR , serta Bachrudin Nasori Fraksi PKB.
Dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Malang, Bupati Malang Sanusi mengusulkan agar DBHCHT sebaiknya tidak di berikan sebagai bantuan sosial lagi sebab " Bantuan langsung tunai sudah banyak sehingga dikhawatirkan terjadi overlapping dan menimbulkan pemanjaan yang tentunya tidak baik bagi masyarakat itu sendiri. Beliau juga mengusulkan agar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disalurkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan bagi menyarakat yang terdampak akibat konsumsi rokok ". Hendrawan mengapresiasi ide itu dan menganggapnya senada dengan sumangat Cukai.
Sementara itu data dari Kanwil DJBC Jawa Timur II, pada tahun 2020 penerimaan dari BKC Ilegal lebih tinggi 5,55% dari target yang telah ditentukan yakni sebesar Rp49.864.444.189.139,00 dari target Rp47.241.787.401.000,00.
Sedangkan pada tahun 2021 total penerimaan dari BKC Ilegal sebanyak Rp56.303.777.258.077,00 atau lebih tinggi 14,92% dari target sebanyak Rp48.993.718.455.000,00.
Penindakan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal Tahun 2022 sebanyak 6.154.798 batang rokok ilegal dan 1.019,10 liter MMEA Ilegal yang berpotensi merugikan Negara sebesar Rp3.790.131.678,00.
Selain itu, tujuan dari Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Malang untuk mendapat masukan dalam rangka bahan penelaahan BAKN DPR RI terhadap permasalahan Cukai Hasil Termbakau di indonesia. #kabupatenmalang #malangmakmur #sekretariatdaerahkabupatenmalang #bagiansumberdayaalamsekretariatdaerahkabupatenmalang #bagiansumberdayaalam #bsda #kunker #bakn #dbhcht
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
